Home » » Konsekuensi Dalam Transaksi Hubungan Istimewa Menurut UU PPh

Konsekuensi Dalam Transaksi Hubungan Istimewa Menurut UU PPh

Penentuan kembali harga transfer dan Debt to Equity Ratio (DER)

Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPh berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan (transfer pricing) serta menentukan utang sebagai modal atau DER untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. 



Rumusan di atas menunjukkan ada dua hal yang harus dipenuhi agar Dirjen Pajak dapat melakukan koreksi, yaitu: 
  1. Terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan 
  2. Transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran dan kelaziman usaha 
Contoh:
Penyertaan modal secara terselubung dengan menyatakan penyertaan modal sebagai utang. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya, melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim (DER) terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Baca: info training pajak, pengertian pajak lengkap

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak. 

Contoh lain tentang DER yang lebih konkret adalah DER yang diatur di dalam Kontrak Kaya pertambangan umum, yaitu 5:1 atau 8:1. Dalam hal Kontrak Karya DER dikaitkan dengan jumlah investasi, yaitu investasi sampai dengan US$ 200 juta, DER-nya adalah 5:1, sedangkan untuk investasi yang melebihi US$ 200 juta, DER-nya adalah 8:1. Apabila DER sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan perlakuan pajak terhadap bunga yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Karena aturan tersebut diterapkan terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana dijelaskan di atas bunga yang tidak memenuhi DER diperlakukan sebagai dividen. 

Advance Pricing Agreement (APA) 

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. 


Non-Deductibility 

Pengeluaran dengan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (lihat Pasal 9 ayat 1 (f) UU PPh).

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak