Home » , » Sanksi Pidana Karena Tidak Memiliki NPWP

Sanksi Pidana Karena Tidak Memiliki NPWP

Apabila Wajib Pajak (WP) dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan berbagai alasan dan tujuan, sedangkan syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi, dan secara sengaja untuk tidak mendaftarkan diri maka WP tersebut akan dikenakan sanksi pidana. 

Hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu Negara tidak mendapatkan penerimaan dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Tindakan yang akan diberikan pada WP tersebut akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP. 


Perlu Anda ketahui, bahwa WP yang belum memiliki NPWP tetapi telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif, tidak dikecualikan dari berbagai hak dan kewajiban, denda, dan sanksi di bidang perpajakan, termasuk sanksi pidana, sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kemungkinan penuntutan pidana di bidang perpajakan sebagai tindak lanjut kegiatan Ekstensifikasi. Tujuan kegiatan Ekstensifikasi adalah memberikan NPWP bagi WP yang belum memiliki NPWP, tetapi pada diri WP tersebut terdapat indikasi kuat telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif untuk diberikan NPWP. 

Dalam hal ini WP tersebut sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan menyebabkan kerugian bagi Negara, maka telah terpenuhi untuk bisa diberikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Tuntutan pidana menjadi penting dan strategis manakala perbuatan kesengajaan tersebut dilakukan oleh banyak WP yang belum mempunyai NPWP dan berpotensi menimbulkan sejumlah besar kerugian bagi penerimaan Negara. Tuntutan pidana diharapkan akan memberikan efek jera bagi para WP yang berniat melakukan pelanggaran serupa. 

Menarik untuk menyimak berbagai ketentuan berikut ini: 
  1. Pasal 2 ayat (5) PMK 73/2012: “Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya” 
  2. Pasal 2 ayat (3) PMK 73/2012: “WPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan WP Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan” 
  3. Pasal 2 ayat (7) PMK 73/2012: “WPOP selain WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP"

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak