Home » , » PPN Pada Fungsi Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum

PPN Pada Fungsi Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum


Jika berbicara tentang pegawai pajak, tentu saja mereka mempunyai standar yang harus diterapkan ketika menyambut para Wajib Pajak (WP) ketika datang ke kantor pajak. Berpenampilan rapih, bersih dengan senyum sapa merupakan standar pelayanan hubungan baik antara pegawai pajak dengan WP. Dengan kondisi tersebut memungkinkah WP merasa nyaman berkomunikasi dan pada saat itulah upaya pelayanan dilakukan dengan mencoba memahami permasalahan yang dihadapi WP sambil menggali informasi dan data yang diperlukan untuk tahapan selanjutnya setelah pelayanan yaitu pengawasan. 

Pengawasan merupakan salah satu upaya pencocokan antara informasi yang disampaiakan oleh WP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan informasi dan data pada sistem aplikasi yang berasal dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat ketidak-sesuaian maka dilakukan himbauan kepada WP untuk membetulkan SPT-nya. 

Apabila WP tidak mengindahkan himbauan untuk pembetulan SPT-nya, maka akan dilakukan upaya berikutnya yaitu Penegakan Hukum. Ketika pegawai pajak menjalankan tahapan penegakan hukum maka jiwa melayani dengan senyum masih tetap relevan karena pada dasarnya upaya penegakan hukum adalah upaya yang diatur khususnya di Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). 

Sementara itu pegawai pajak dalam kapasitas menjalankan tugas sudah dibekali nilai profesionalisme yaitu ketika seorang pegawai mampu memisahkan hal-hal yang bersifat pribadi dengan hal-hal yang bersifat kedinasan. 

Lebih lanjut Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-274/PJ/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan. 

Kamus kompetensi teknis dalam Keputusan ini meliputi lima peruntukan kelompok jabatan yaitu: 

Kamus Unit Kompetensi Teknis Kelompok Jabatan Pelayanan 
Kamus Unit Kompetensi Teknis Kelompok Jabatan Pengawasan dan Konsultasi 
Kamus Unit Kompetensi Teknis Kelompok Jabatan Penyuluhan Perpajakan 
Kamus Unit Kompetensi Teknis Kelompok Jabatan Ekstensifikasi Perpajakan 
Kamus Unit Kompetensi Teknis Kelompok Jabatan Keberatan dan Banding 

Dari kelima unit kamus kompetensi di atas, maka khusus untuk nomor urut 2 di dalamnya sudah mencakup fungsi pengawasan. Sedangkan pada nomor urut 5 dasar pemikiran awal dimasukkan pada kelompok jabatan pelayanan adalah karena prosesnya diawali dengan adanya permohonan keberatan dan banding dari WP. Namun pada tahapan proses selanjutnya setelah WP mengajukan permohonan keberatan dan banding, nuansanya lebih dekat pada ranah penegakan hukum.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak