Home » , , » Pengampunan Pajak Sarana Rekonsiliasi

Pengampunan Pajak Sarana Rekonsiliasi


Rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah dalam Pengampunan Pajak bisa dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Bagi Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti Pengampunan Pajak dan telah memperoleh Surat Keterangan tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan. Bahkan bagi yang telah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan jika WP yang bersangkutan mengikuti Pengampunan Pajak. 

Akan tetapi, jangan sampai kebijakan Pengampunan Pajak ini dimanfaatkan WP yang sedang dalam proses pemeriksaan bisa lolos dari kewajiban perpajakannya dan dijadikan sarana menghindari pajak yang seharusnya dikenakan. 

Maka dari itu diperlukan pendekatan persuasif bagi WP yang sedang dalam pemeriksaan di bidang perpajakan, bahwa dalam melakukan Pengampunan Pajak ini dituntut kejujuran dari WP. Karena jika tidak Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak akan siap menjaring ketidakjujurannya. 

Menyadari banyak keuntungan yang didapati jika mengikuti Pengampunan Pajak ini, antusiasme WP memanfaatkan sarana rekonsiliasi ini dapat dilihat dari jumlah uang tebusan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir periode II Amnesti Pajak sebesar Rp103,31 triliun atau 62,6 persen dari target Rp165 triliun dengan jumlah peserta 632.654 WP. Karena ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh WP yang mengikuti Pengampunan Pajak, diantaranya adalah: 

Pertama, penghapusan pajak terhutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan hingga akhir Tahun Pajak Terakhir. 

Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga ataupun denda sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

Keempat, penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

Bagaimanapun juga Pengampunan Pajak ini wajah ‘bapak bijak’ sesungguhnya. Selain untuk menghapuskan stigma, juga membangun rekonsiliasi dengan WP. Dan semuanya itu akan berimbas pada citra positif Direktorat Jenderal Pajak di masa yang akan datang.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak