Home » » .Pemungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai

.Pemungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai


Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) adalah instansi Pemerintah yang ditunjuk melakukan pemungutan pajak yang bergerak dibidang pemungutan pajak-pajak dalam rangka impor yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Penetapan DJBC sebagai pemungut PPh Pasal 22 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang impor.

Adapula penetapan DJBC sebagai pemungut PPN dan PPn BM sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) yang pemungutannya dilakukan melalui DJBC.

Selanjutnya Pasal 16 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atau nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa dinyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan atas tarif, nilai pabean atau sanksi ddministrasi berupa denda yang dituangkan dalam Surat Penetapan yang terdiri atas:

a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP),

b. Surat Penetapan Pabean (SPP); dan

c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).

Penetapan tersebut harus dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa terhadap piutang bea masuk, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak