Home » , » Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23


Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah, subjek pajak badan yang berada didalam negeri, penyelenggara kegiatan,bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2. Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri dan diantaranya:

 Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

 Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

 Dividen

Dividen merupakan bagian dari laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota koperasi
 Bunga

Bunga yaitu pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajob Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

 Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak yang menjadikan sebagai imbalan.

 Hadiah atau penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21.

Bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23

• Penghasilan terutang yang dibayar kepada bank

• Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

• Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi;

• Bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak ternagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan konsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

• Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya;

• Pembayaran penghasilan terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak