Home » , » Jangan Biarkan DJP Kembali Dianggap Gagal

Jangan Biarkan DJP Kembali Dianggap Gagal


Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah berakhir. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta dalam data statistik Amnesti Pajak, total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.855 triliun, dengan rincian deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp147 triliun. 

Ternyata masih banyak harta Wajib Pajak (WP) yang nampak di depan mata otoritas pajak namun belum tentu bisa segera mereka ketahui. Apalagi harta WP yang hanya berwujud kertas bukti kepemilikan entah kepemilikan aset bergerak, tidak bergerak atau buku tabungan, deposito dan bukti kepemilikan harta lainnya. 

Sangat yakin mereka bisa banyak berbuat dan segera melakukan penggalian potensi pajak yang ujungnya dapat meningkatkan rasio pajak jika mereka bisa segera mengetahui segalanya. Ketika data-data tidak bisa segera mereka dapatkan, bisa saja muncul frustasi darimana meraka bisa mencari dasar untuk mencari menghitung sumber-sumber penghasilan WP. 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa kerahasiaan perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dengan demikian dibutuhkan waktu dan kewenangan khusus untuk bisa mengakses data perbankan WP yang semestinya bisa mereka awasi. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan data statistik yang mengklaim bahwa tren korupsi dan penyuapan mengalami kenaikan secara signifikan. PPATK menganalisis bahwa sampai pertengahan tahun 2012 sebanyak 877 kasus korupsi dan 75 kasus penyuapan dengan modus menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan. 

Selain kasus yang disampaikan di atas disadari bahwa transaksi tunai akan menjadi kendala untuk mengawasi kegiatan ekonomi WP. Pegawai pajak akan menghadapi kesulitan untuk mengetahui transaksi tunai yang berlangsung di pasar meskipun pasar tradisional sekalipun. Wajarlah kalau banyak pencatatan yang disampaikan mengenai omset hanya berdasar pengakuan WP semata dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya dan otoritas pajak dapat gagap untuk menilainya. 

Otoritas pajak mendukung ketika ada wacana kebijakan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Setidaknya otoritas meyakini bahwa program Tax Amnesty akan berhasil. Ada disparitas tarif yang besar antara tarif tebusan dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh). 

Seandainya jika Tax Amnesty dianggap berhasil, maka kunci pertama adalah adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak yang merupakan terobosan out of the box. Pajak tidak hanya masalah administrasi yang selama ini melekat dengan tugas pokoknya, tetapi bicara Undang-Undang yang memberi kewenangan bagi otoritas untuk menempuh berbagai cara untuk dapat menjalan fungsi mengumpulkan pajak bagi kesejahteraan masyarakat.  

Maka dari itu, mulailah dengan Undang-Undang. Jangan-jangan kegagalan selama ini karena Undang-Undang tidak memberi kewenangan yang luas bagi otoritas pajak untuk menjalankan perannya. Kegagalan bisa dimulai dari Undang-Undang yang gagal.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak