Home » , » Dunia Akan Semakin Transparan Bagi Otoritas Perpajakan

Dunia Akan Semakin Transparan Bagi Otoritas Perpajakan


Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi berdasarkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) mulai September 2018. MCAA mewajibkan Indonesia, baik diminta atau tidak diminta, untuk menyampaikan informasi keuangan ke negara lain. Serta berlaku resiprokal. Resiprokal yang berarti Indonesia akan mendapatkan informasi dari negara lain jika Indonesia memberikan informasi serupa kepada negara lain. Dalam hal ini jika Indonesia tidak dapat memberikan informasi kepada negara lain, Indonesia tidak mendapatkan informasi dari negara lain ditambah dengan sanksi administrasi.  

Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) mensyaratkan adanya legislasi domestik setingkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kemudian Kementrian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK.03/2017 sebagai pelengkap persyaratan. 

Fakta hasil amnesti pajak membuktikan bahwa rahasia perbankan yang berlaku di Indonesia telah memberikan keburukan yang besar bagi perpajakan dan pembangunan. Indonesia menjadi tidak optimal mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tidak heran jika tax ratio Indonesia sulit beranjak dari angka 11% dalam beberapa tahun terakhir. 

Karena itu, perlu terobosan baru untuk meningkatkan tax ratio. Berdasarkan Perppu nomor 1 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan kewenangan untuk mengakses rekening keuangan, sekaligus mewajibkan semua lembaga keuangan memberikan informasi rekening keuangan ke Ditjen Pajak.  

Perppu nomor 1 Tahun 2017 tidak mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan seluruh transaksi keuangan, kecuali diminta. Informasi nominal yang disampaikan ialah saldo pada akhir tahun. Selain itu, tidak semua rekening keuangan wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak. Hanya rekening keuangan yang memiliki saldo Rp1 miliar atau lebih yang wajib dilaporkan lembaga keuangan. 

Perppu nomor 1 Tahun 2017 ini dikaitkan dengan komitmen AEoI. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memberikan standar penanganan informasi keuangan oleh otoritas pajak. Secara periodik, OECD akan melakukan assessment dalam pelaksanaan standar ini. Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia wajib melaksanakan standar AEoI. 

Menurut standar AEoI, tidak semua pegawai Ditjen Pajak dapat mengakses informasi rekening keuangan. Yang dapat mengakses hanya pegawai yang telah diberikan otorisasi. Selain itu, setiap pegawai yang telah mengakses diwajibkan memberikan laporan atas penggunaan informasi rekening keuangan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir petugas pajak menyalahgunakan informasi rekening keuangan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak