Home » , » Cara Ditjen Pajak Cek Kebenaran Laporan SPT

Cara Ditjen Pajak Cek Kebenaran Laporan SPT


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin gencar meminta data kepada pihak ketiga terkait data perpajakan. Hal tersebut didasari dengan menggunakan kuasa pasal 35A Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. 

Melalui PP Nomor 31 Tahun 2012, diatur mekanisme pemberian data dan informasi dari pihak lain ke DJP. Peraturan ini juga DJP diberikan wewenang untuk menghimpun data dan informasi tambahan secara rahasia, misalnya melalui kegiatan intelijen. 

Pemberian dan penghimpunan data dan informasi tersebut memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah:
  • Membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat. 
  • Wajib Pajak perlu ditingkatkan kepatuhannya. 
  • Meminimalkan kontak antara Wajib Pajak dengan petugas pajak. 
  • Meningkatkan profesionalisme Wajib Pajak dengan petugas pajak. 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, menggunakan sistem self assessment. Hal tersebut terjadi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983. Berbeda dari sistem sebelumnya, saat ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak dan dilaporkan melalui SPT dianggap benar, hingga aparat pajak dapat membuktikannya salah. 

Sementara itu, untuk mengecek kebenaran laporan pajak, DJP menggunakan skema pengecekan yang memanfaatkan data eksternal (berasal dari pihak ketiga) serta data internal (berasal dari laporan SPT Wajib Pajak). Jika hasil pengecekan data eksternal dan internal tidak dapat membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pelaporannya, maka upaya ini dihentikan. 

Akan tetapi bila ditemukan data yang dapat membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pelaporan SPTnya, maka DJP akan menindaklanjuti dengan himbauan terlebih dahulu. Wajib Pajak diharapkan dapat membetulkan SPTnya sekaligus menyetor kekurangan pajaknya melalui kepatuhan sukarela dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. 

Demikian pula bagi Wajib Pajak yang sama sekali belum pernah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadinya, himbauan akan memberitahukan data yang dimiliki DJP beserta potensi pajaknya dan diharapkan ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT untuk pertama kalinya. Apabila himbauan ini tidak direspon, DJP akan menindaklanjuti dengan proses pemeriksaan hingga ke penegakan hukum perpajakan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak