Home » , » Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Untuk Pengamanan Penerimaan Negara

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Untuk Pengamanan Penerimaan Negara


Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016, dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, Presiden telah menginstruksikan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2016 dan Tahun 2017. Di dalam Inpres tersebut terdapat dua strategi, yaitu strategi pencegahan dan strategi penegakan hukum, dimana setiap strategi dijabarkan dalam fokus-fokus kegiatan. 

Presiden menaruh perhatian sangat besar dalam bidang penerimaan negara dengan memfokuskan kegiatan aksi melalui reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Fokus kegiatan tersebut, dijabarkan menjadi delapan aksi, yaitu: 

(1) Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, 
(2) Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan, 
(3) Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu,
(4) Evaluasi konfirmasi status wajib pajak sektor strategis dan penguatan mekanisme konfirmasi wajib pajak,
(5) Penyusunan kebijakan tentang integrasi data keuangan,
(6) Penyediaan interfacing database pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi dengan Database Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menyediakan interfacing database,
(7) Percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan
(8) Percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. 

Dari delapan kegiatan diatas, terdapat tiga program implementasi aksi yang berkaitan dengan bidang perpajakan, yaitu: 

(1) Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan, 
(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan 
(3) Integrasi Data Keuangan. Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur, kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 35A, dimana setiap Instansi pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP), wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012, jenis data dan informasi yang disampaikan kepada DJP berupa data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta dan utang yang dimiliki, penghasilan yang diperoleh atau diterima dan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan. 

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) ILAP yang telah diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan yang telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Dengan data dan informasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian penerimaan pajak. Data dan informasi hasil pertukaran dengan ILAP terkait ini sangat penting digunakan untuk pengawasan dan pemeriksaan dalam kepatuhan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Sebagai contoh, pasca tax amnesty data dan informasi berkaitan dengan kekayaan atau harta dan utang yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan digunakan untuk mengecek apakah masih ada harta atau utang yang belum Wajib Pajak laporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Adapula dari data dan informasi lainnya (penghasilan, biaya, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi) digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang Wajib Pajak, baik melalui pengawasan oleh Account Representatitive.

Sejak tahun 2013 hingga sekarang, pertukaran data dan informasi perpajakan telah dijalankan dengan baik. Tentunya secara kuantitas jumlah data dan informasi perpajakan tersebut sangatlah besar. Semakin maraknya pertukaran data dan informasi perpajakan haruslah diikuti dengan peningkatan kualitas dan penguatan mekanisme yang tersedia.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak