Home » » Siapkah Kita Menghadapi Implementasi e-Tax Invoice?

Siapkah Kita Menghadapi Implementasi e-Tax Invoice?


Diluncurkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak seolah membuktikan gebrakan tiada henti Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut rentetan program perbaikan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh DJP dalam mempersiapkan pilot project e-Tax Invoice pada tahun 2014 ini? Berikut penulis paparkan histori singkat persiapan DJP dalam menghadapi Implementasi e-Tax Invoice beserta perubahan peraturan terkait Faktur Pajak dan serba-serbinya.

e-SPT PPN dan Era Tekonologi Informasi DJP

e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban menyampaikan e-SPT PPN bagi PKP yang memiliki transaksi lebih dari 25 transaksi setiap masa pajak sebenarnya telah dilaksanakan sejak diluncurkannya PER-45/JP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. PKP dengan persyaratan diatas tidak lagi diperbolehkan menyampaikan SPT hardcopy/manual kepada KPP. Apabila PKP tersebut tetap menyampaikan SPT hardcopy, PKP dianggap tidak menyampaikan SPT berdasarkan PER-2/JP/2011 dan akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 7 UU KUP yaitu denda sebesar lima ratus ribu rupiah.

Latar belakang penggunaan e-SPT adalah untuk memberikan kemudahan baik kepada PKP maupun untuk fiskus. Selain itu, e-SPT ini merupakan gerbang menuju perpajakan Indonesia yang familiar terhadap teknologi informasi. Selama ini SPT Manual PPN menurut pengimputan daftar Faktur Pajak yang cukup menyita waktu. Pada akhirnya administrasi dan kelengkapan data PKP pada KPP seringkali tidak tertib dan sulit dilakukan penulusuran. Selain itu, SPT berbentuk hardcopy merupakan pemoborosan kertas dan pemborosan space pengarsipan. PKP diharuskan menyimpan file arsip dalam bentuk fotokopi SPT dalam hal sewaktu-waktu terdapat pemeriksaan. Dengan hadirnya e-SPT, pengarsipan dan fotokopi SPT dapat diminimalisasi sebab e-SPT menyediakan histori penyimpanan SPT. Untuk jangka panjang, e-SPT ini akan diintegrasikan dengan pilot project DJP yaitu e-Nofa dan e-Tax Invoice sehingga pelaporan SPT dapat lebih tertib dan pengawasan terhadap WP akan semakin meningkat. Untuk kedepannya, e-SPT akan diperluas scope-nya dengan menurunkan persyaratan jumlah transaksi dari 25 transaksi menjadi lebih dari sepuluh transaksi. Artinya, PKP yang melakukan misal, sebelas transaksi saja sudah diwajibkan untuk menggunakan e-SPT.

setelah pelaksanaan e-SPT PPN berlangsung kurang lebih satu tahun, pada Oktober 2011 dilakukan evaluasi e-SPT terkait aplikasi dan efektivitas peraturannya melalui kuesioner nasional untuk para PKP dan fiskus terkait. Oleh karena itu, terbitlah SE-94/PJ/2011 tentang Kewajiban Penyimpanan SPT Masa dalam bentuk elektronik (e-SPT PPN) yang menegaskan agar pengawasan terhadap kewajiban PKP atas penyampaian SPT melalui e-SPT ditingkatkan dengan cara dilakukan himbauan dan bimbingan yang intensif kepada PKP terdaftar, memperketat pengenaan sanksi, serta memantau dan mengevaluasi secara periodik.

Basmi Faktur Pajak Fiktif melalui Verifikasi dan Registrasi Ulang PKP.

Keberadaan PKP secara nyata sangat diperlukan untuk memastikan apakah PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN tersebut benar-benar dapat diakui validitas keberadaannya serta benar-benar terdapat usaha penyerahan BKP/JKP sesuai UU PPN. Mengingat banyknya PKP fiktif dengan memanfaatkan faktur Pajak tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui restitusi, membuat pihak DJP segera mengambil tindakan preventif dengan melaksanakan verifikasi PKP terdaftar berdasarkan PMK-73/PMK.03/2011 serta registrasi ulang PKP. Terhitung sejak 20 Mei 2012, pengukuhan PKP hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur verifikasi untuk memastikan keberadaan PKP. Sementara itu, registrasi ulang yang rencananya tidak hanya berupa crash program tersebut lebih ditunjukan untuk mencabut PKP fiktif yang hanya mengambil manfaat melalui kredit pajak masukan.

Program registrasi ulang PPKP telah dicanangkan melalui PER-05/PJ/2012 dan dilaksanakan sejak bulan Februari hingga 31 Agustus 2012 lalu, kemudian diperpanjang hingga akhir Desember 2012 melalui PER-20/PJ/2012. Tujuan registrasi ulang PKP tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan, ketertiban administrasi, pengawasan dan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Peraturan baru tersebut memuat ketentuan bahwa DJP secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP yang memenuhi kreteria tertentu berdasarkan verifikasi dengan maksud untuk mengetahui apakah Wajib Pajak benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sumber: Indonesian Tax Review
Oleh    : Rizmy Otlani Novastria 
(Praktisi Perpajakan)


1 komentar:

  1. terimakasih atas info yang sangat menarik ini dan untuk referensi silahkan kunjungi http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak