Home » » Ketentuan Lain yang Diatur Dalam PER-24/PJ/2012

Ketentuan Lain yang Diatur Dalam PER-24/PJ/2012


Ketentuan lain yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 adalah mengenai nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Bahwa penandatangan Faktur Pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat terdaftar disertai dengan contoh tanda tangan dan dilampiri fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan FP yang telah dilegalisasi pejabat berwenang paling lama akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak. Pejabat/pegawai yang ditunjuk dapat lebih dari satu orang. Jika PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada KPP, maka FP yang diterbitkan KPP dianggap FP tidak lengkap dan PKP dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 UU KUP yaitu denda 2% dari DPP. Bagi pembeli FP tersebut tidak akan dapat dikreditkan. Ketentuan ini walaupun sekilas terlihat menyusahkan WP dan menambah cost compliance, pada akhirnya juga ditunjukan untuk meningkatkan keamanan, baik dari sisi WP maupun pada pihak DJP. Alangkah berbahayanya bila penandatangan FP tidak melalui proses validasi oleh pejabat berwenang sehingga siapapun dapat membuat FP atas nama perusahaan. Tentu saja PKP akan mengalami kerugian karena harus menanggung setoran atas Pajak Keluaran akibat kelalaian atau penyelewengan orang yang membuat Faktur Pajak secara tidak sah. DJP disisi lain juga mengalami kerugian atas FP yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, misalnya FP tersebut adalah FP fiktif yang oleh pembeli kemudian dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

PER-24/PJ/2012 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme penerbitan Faktur Pajak pengganti. Pada aturan sebelumnya, Faktur Pajak pengganti diberikan nomor seri baru dan harus dan harus dilaporkan pada dua masa pajak yakni masa pajak FP yang diganti dan masa pajak dibuatnya FP pengganti. Ketentuan ini membingungkan sebab menurut PKP untuk melakukan  pembetulan dalam dua masa sekaligus. Oleh karena itu, pada PER-24, ketentuan tersebut diubah yakni atas FP pengganti diberikan nomor FP yang sama dengan nomor FP yang diganti dengan kode 01, serta hanya dilaporkan pada SPT Masa FP yang diganti.

Penegasan selanjutnya yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 adalah mengenai alamat penjual/pembeli serta jenis BKP/JKP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Kedua poin tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/sesungguhnya. Hal ini ditujukan untuk menyakinkan bahwa pembuatan FP memang didasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh penjual atau pembeli yang memang benar-benar ada. Oleh karena itu, akan lebih aman jika PKP mencantumkan alamat penjual/pembeli, nama BKP/JKP dalam FP sesuai kondisi sebenarnya, baik dalam validitas, kuantitas, kualitas, serta spesifikasinya sesuai dengan invoice, kontrak, tagihan, maupun pembukuan PKP.

Sekali lagi, PER-24/PJ/2012 ini meskipun menimbulkan skeptisisme yang tinggi dari publik karena dianggap menambah kerumitan dan cost compliance PKP, sebuah niatan mulia tersembunti didalamnya. DJP ingin lebih menertibkan administrasi PPN agar sistem admninistrasi perpajakan kita setara dengan negara lain dikawasan Asia. Anggaplah bahwa PER-24/PJ/2012 ini merupakan sebuah masa transisi menuju sistem e-Tax Invoice yang pada akhinrya akan jauh lebih mempermudah PKP dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penerbit: Indonesia Tax Review
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan) info training pajak

1 komentar:

  1. Terimakasih, artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak silahkan kunjungi website ini http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak