Home » » PER-24/PJ/2012 dan Skeptisisme Publik

PER-24/PJ/2012 dan Skeptisisme Publik


DJP kembali mengejutkan publik melalui diundangkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tara Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Peraturan Dirjen Pajak tersebut memuat ketentuan mengenai penomoran Faktur Pajak yang tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, melainkan ditentukan oleh sistem penomoran otomatis di Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai pandangan skeptis publik seolah menyorot DJP dengan tuduhan bahwa ketentuan baru tersebut bukannya mempermudah, namun justru mempersulit Wajib Pajak dan menambah cost compliance.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum PER-24/PJ/2012  tersebut berlaku, penomoran Faktur Pajak ditentukan oleh masing-masing WP berdasarkan standar penomoran Faktur Pajak pada PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010. Nomor urut dan nomor seri Faktur Pajak sebelum 1 April 2013 harus dibuat secara berurutan oleh WP tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan. Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari nomor urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan atau PKP yang pindah KPP. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit yaitu dua digit pertama kode transaksi, satu digit berikutnya kode statu, tiga digit berikutnya kode cabang, serta sepuluh digit nomor seri Faktur Pajak dengan rincian dua digit pertama adalah tahun penerbitan dan delapan digit berikutnya nomor urut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem penomoran yang ditentukan sendiri oleh PKP diatas awal mulanya ditunjukkan dalam rangka lebih memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PKP. Namun, berdasarkan evaluasi, terindikasi bahwa terdapat penyalahgunaan berupa penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak dengan nomor ganda. DJP pada akhirnya tidak dapat mengendalikan peredaran Faktur Pajak yang tidak sah dan pengkreditan "liar" oleh para PKP nakal. Oleh karena itu, menurut ketentuan baru dalam PER-24/PJ/2012 jo. SE-52/PJ/2012, nomor seri Faktur Pajak yang terdiri dari tiga belasa digit diberikan oleh KPP tempat PKP dikukuhkan. Penomoran dimulai dari nomor seri 900-13-00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Sementara untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000.14.00000001. Sistem penomoran diberikan secara otomotis dari aplikasi e-nofa (Elektronik Nomor Faktur). Sistem penomoran otomatis seperti ini untuk kedepannya akan mempermudah DJP dalam menulusuri Faktur Pajak Fiktif. Perlu ditekankan bahwa pengaturan penomoran Faktur Pajak yang diberlakukan mulai 1 April 2013 tersebut merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara untuk menunggu fase e-Tax Invoice, dimana pada tahap e-Tax Invoice, mekanisme penomoran sudah by system.

Terhadap PKP yang memenuhi syarat tersebut dan meminta nomor Faktur Pajak kepada KPP, akan diberikan nomor seri Faktur Pajak dengan jumlah sesuai dengan ketentuan. Paling banyak adalah 75 nomor seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT nya secara manual/hardcopy atau 120% dari jumlag Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPT nya secara elektronik pada masa sebelumnya. Dalam hal ini yang diminta PKP kurang dari formula/ketentuan makan PKP hanya akan menerima sejumlah yang diminta.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan)

1 komentar:

  1. Terimakasih, artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak silahkan kunjungi website ini http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak