Home » » Parpol Wajib juga PKP?

Parpol Wajib juga PKP?

Partai Politik (Parpol) berdasarkan penegasan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-26/PJ.42/1999 merupakan Subjek Pajak. Lantas, apakah Parpol juga diwajibkan untuk menjadi PKP mengingat ada ketentuan yang melarang Parpol mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha?

Ya, Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) telah melarang Parpol mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya diperjelas kriteria penyerahan BKP atau JKP yang menjadi Objek PPN. asal 1A ayat (1) UU PPN menjelaskan lingkup pengertian penyerahan BKP

Dengan demikian, Parpol bila memberikan BKP secara gratis kepada masyarakat termasuk kategori telah melakukan penyerahan BKP. Untuk itu, bila nilai penyerahan BKP yang sudah dilakukan Parpol melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun buku, Parpol tersebut wajib dikukuhkan menjadi PKP.

Lantas pertanyaannya, nilai Rp 4,8 Milyar atas pemberian BKP secara gratis dihitung berdasarkan? 
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 75/PMK.03/2010 menegaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk pemberian cuma-cuma ialah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Dengan kata lain, DPP pemberian cuma-cuma ialah harga pokok dari barang tersebut.

Mengingat, Parpol dilarang berbadan usaha sehingga tidak ada aktivitas produksi barang, maka DPP atas pemberian cuma-cuma harga pembelian BKP yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dengan demikian, bila Parpol membagikan BKP kepada masyarakat yang total pembelian BKP melebihi Rp 4,8 Milyar, Parpol wajib dikukuhkan menjadi PKP.

Bila Parpol Memberikan JKP secara Gratis

Bagaimana bila Parpol memberikan JKP secara gratis seperti mengadakan klinik kesehatan gratis kepada masyarakat, apakah juga termasuk pengertian penyerahan Objek PPN? Hal ini dikarenakan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN tidak mencantumkan klausul JKP. Lantas, apakah pemberian JKP secara cuma-cuma oleh Parpol tidak teramasuk pengertian penyerahan Objek PPN? Meski demikian Pasal dan memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) hrurf d UU PPN tidak mengatur namun di memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN mengatur hal demikian.

Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN dijelaskan penyerahan JKP secara cuma-cuma termasuk pengertian penyerahan JKP yang menjadi Objek PPN. Selain itu, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 menegaskan saat terutangnya PPN atas penyerahan JKP secara cuma-cuma.

Jangka Waktu Dikukuhkan PKP

Selanjutnya, kewajiban Parpol untuk menjadi PKP harus dilakukan tepat pada waktunya. Hal ini menegaskan karena negara tidak ingin bila Wajib Pajak sampai terlambat melaporkan diri sebagai PKP. Pasalnya, bila sampai teralambat, maka negara pun kehilangan potensi penerimaan pajak dari PPN. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013 diatur mengenai jangka waktu untuk menjadi PKP.

Kewajiban untuk menjadi PKP ini harus dilakukan oleh pengusaha ketika omzetnya dala suatu bulan dalam tahun buku melebihi Rp 4,8 Milyar. Kewajiban melaporkan diri untuk menjadi PKP ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Muhammad Ikbal, BKP.
Konsultan Pajak PT Maas Standard Consulting


1 komentar:

  1. Terimakasih, artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak silahkan kunjungi website ini http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak