Home » » Pajak atas Penghasilan Lainnya

Pajak atas Penghasilan Lainnya

Selain itu, ada juga penghasilan lainnya sesuai pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.42/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang mengatur mengenai perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima Parpol. Dalam surat edaran disebutkan contoh penghasilan bunga dan jasa giro. Ya, bunga yang berasal dari sumbangan yang diterima Parpol dan disimpan di lembaga keuangan maupun buka lembaga keuangan.

Simpanan tersebut tentunya akan menghasilkan bunga yang diterima oleh Parpol. Karenanya bunga tersebut merpakan Objek PPh seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf UU PPh. Tentunya selain kedua penghasilan tersebut masih banyak penghasilan yang diterima atau diperoleh Parpol yang pada dasarnya merupaka Objek PPh.

Disamping itu, Parpol pun dapat menerima penghasilan yang merupaka Objek PPh Final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Atas penghasilan-penghasilan tersebut, Parpol wajib melaporkannya pada SPT Tahunan PPh Badan (1771). Namun demikian, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak diperhitungkan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun tetapi hanya dilaporkan saja.

Bila sudah Ber-NPWP, Wajib Setor Pajak

Terpenuhinya syarat objektif dan subjektif oleh Parpol sebagaimana dijelaskan sebelumnya berkonsekuensi pada kewajiban ber-NPWP. Nah, bila sudah ber-NPWP ada kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan Parpol mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, Parpol sebagaimana Wajib Pajak badan lainnya harus melunasi pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak bila pajak yang terutang dalam satu tahun lebih besar daripada kredit pajak.

Kemudian, Parpol pun diwajibkan mengangsur pembayaran pajak dengan menyetor PPh Pasal 25. Kewajiban menyetor PPh Pasal 25 sebagai akibat dari adanya pajak kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771. Atas pembayaran PPh Pasal 25 ini, Parpol dapat mengkreditkannya saat perhitungan PPh Badan tahun berikutnya.

Selain itu, bila Parpol bertransaksi dengan Wajib Pajak lain, ada kewajiban witholding tax yang harus dijalankan. Adapun kewajiban Parpol sebagai pemotong pajak berupa:
  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilaksanakan apabila Parpol membayar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Setelah pemotongan pajak dilakukan, jangan lupa untuk menyetor pajak yang telah dipotongnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama dua puluh hari setalah masa pajak berakhir.
  2. Atas Objek PPh Pasal 23, Parpol wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 diantaranya ialah pembayaran bunga, deviden, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaa harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa management, jasa konsultan dan jasa lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri. Contoh : Parpol Cinta Kesatuan membayarkan PT Gemar Berpikir (telah ber-NPWP) atas jasa konsultansi politik dan kajian politik yang diberikan. Atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT Gemar Berpikir, Parpol Cinta Kesatuan harus memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Atas pemotongan PPh 23 tersebut, Parpol Cinta Kesatuan harus menyetornya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.
  3. Pembayaran penghasilan yang merupaka Objek PPh Pasal 4 ayat (2) wajib dipotong oleh Parpol. Adapun jenis penghasilan yang termasuk Objek PPh Pasal 4 ayat (2) diatur khusu melalui Peraturan Pemerintah (PP). Misalkan Parpon Rindu Kemakmuran menyewa gedung sebagai rumah aspirasi, maka pembayaran uang sewa tersebut wajib dilakukan memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan pelaporannya dalam SPT PPh Pasal 4 ayat (2) sama seperti PPh Pasal 21 dan 23.
Penutup


Parpol sebagai perwujudan dari pengakuan negara atas hak berserikat dan berkumpul menjadi pilar dalam sistem demokrasi. Awal tahun 2011 lalu, UU Parpol telah diamandemen namun sanyangnya dalam amandemen tersebut belum mengatur kewajiban pajak yang harus dijalankan suatu Parpol.

Sementara, aturan pajak yang khusus mengatur kewajiban perpajakan bagi Parpol hanya diatur pada Surat Edaran Nomor SE-26/PJ.42/1999. Padahal tidak sedikit potensi penerimaan pajak dari segala aktivitas Parpol. Sekedar informasi untuk mengadakan kongres nasional maupun kampanye pengenalan calon anggota legislatif maupun calon eksekutif (walikota, gubernur dan presiden) tidak sedikit menelan dana.

Untuk itu, perlu kiranya UU Parpol direvisi dengan mencantumkan klausul kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan. Pasalnya, Parpol sebagaimana Subjek Pajak Badan lainnya wajib menjalankan kewajiban perpajakannya baik sebagai Wajib Pajak maupun Pemotong Pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain.

Sumber: Indonesian Tax Review

1 komentar:

  1. Terimakasih, artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak silahkan kunjungi website ini http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak