Home » » Kuasa Hukum/Pengacara Pajak (Tax Lawyer)

Kuasa Hukum/Pengacara Pajak (Tax Lawyer)


Kuasa hukum pajak diperlukan untuk menangani kasus perpajakan yang berat seperti banding, gugatan dan peninjauan kembali. Kuasa hukum pajak bertugas menjadi wakil atau mendampingi Wajib Pajak untuk bersidang di pengadilan pajak. Fee yang diterima oleh seorang kuasa hukum pajak memang cukup menggiurkan. Selain mendapat fasilitas dan tunjangan operasional, succes fee juga diperolehnya, yaitu sejumlah bayaran yang diterima sebesar persen tertentu dari nominal kasus yang dimenangkan. Jumlah yang bisa membuat seseorang menelan ludah jika membayangkan mendapatkannya.

Saat ini bahka kantor firma hukum ternama, banyak merekrut para tenaga profesional dibidang perpajakan dalam rangka membantu Wajib Pajak yang bersengketa di pengadilan pajak. Isu mengenai akan dibentuknya pengadilan pajak di kota-kota besar juga turut mempengaruhi besarnya permintaan akan tenaga pengacara pajak.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kuasa hukum pajak menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2002 jo PMK-61/PMK.01/2012 adalah:
Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, meliputi:
  • Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Memiliki asli Surat Kuasa Khusus dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau yang mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
  • Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  • Memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
  • Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang;
  • Dalam hal perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mantan Hakim Pengadilan Pajak, yang bersangkutan harus telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berhenti/pensiun sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     :  Andi Chandra, SE., BKP

1 komentar:

  1. Terimakasih, artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak silahkan kunjungi website ini http://tax.blog.gunadarma.ac.id/

    BalasHapus

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak