Home » , » Ketika Pajak Membuat Diri Menjadi Bijak

Ketika Pajak Membuat Diri Menjadi Bijak

Kita lihat makna secara harfiah dari kata: “bijak” dan “taat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari (bahasa baku dari “online”) yuk!
“Bijak a 1 selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir: bukan beta – berperi; engkau memang -; atau 2 Maka pandai bercakap-cakap; petah lidah;
“Taat a 1 senantiasa tunduk (kepada Tuhan, perintah , dsb); patuh: Nabi Muhammad SAW. Menyeru manusia supaya mengenal Alloh dan – kepada-Nya; 2 tidak berlaku curang; setia: ia adalah seorang istri yang -; - sumpah menaati sumpah yang diucapkan;…”



Hmm, jadi bisa diartikan bahwa taat pajak itu merupakan ciri dari orang yang menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Atau, frasa “taat bayar” secara harfiah identic dengan frasa “taat kepada Nabi”. Mohon maaf, ini utak-atik kata-kata saja, tidak bermaksud menyejajarkan ketaatan bayar pajak dengan keyakinan agama. Mungkin yang lebih tepat atau mendekati makna sebenarnya adalah pengertian taat sebagai “tidak berlaku curang”. Jadi orang bijak tidak akan berlaku curang, yaitu dengan tidak taat bayar pajak. Apalagi jika kekayaan dan hartanya tergolong berlimpah.
Ingatlah kita pada slogan “Orang bijak taat pajak” yang sering didengung-dengungkan? Memang tidak menyebutkan slogan secara lengkap, cuma ajakan: “Ayo Taat Pajak!”. Bagaimana sih maksud sebenarnya?

Namun, adakah kata taat atau frase “orang bijak” pada peraturan perundangan? Mari kita simak dulu Undang-Undang Perpajakan. Nah, makna orang bijak bisa disematkan pada individu atau badan yang disebut sebagai “Wajib Pajak”. Namun, sebelum kita lihat makna Wajib Pajak atau Objek Pajak, kita lihat dulu tentang Undang-Undang yang berkenaan dengan pajak ini. Ternyata, beberapa Undang-Undang tergolong “jadul” karena sebagian besar diterbitkan pada tahun 1983, walaupun sudah ada beberapa kali addendum atau perubahan, misalnya:
  1. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  2. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pemerintah sendiri memang berniat untuk melakukan penggantian Undang-Undang perpajakan, seperti diberitakan disini. Niatnya tantu saja untuk semakin meningkatkan penerimaan pajak. Bukan hanya pemerintah saja, warga negara pun telah melakukan permohonan uji materi (Yudicial Review) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, upaya tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi seperti tercantum dalam siaran pers dari Dirjen Pajak disini.

Nah, sekarang kita balik lagi ke istilah “Wajib Pajak”. Acuannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 1 ayat (2) tertulis”
“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak secara umum Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2000, terdapat hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai berikut:

a.Kewajiban Wajib Pajak
  • Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Selain daripada itu Nomot Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban untuk pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
  • Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  • Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
  • Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor dilingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.
  • Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
  • Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
  • Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.
  • Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapana Pajak.
  • Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan .
  • Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan utnuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakana Norma Peritungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh Wajib Pajak selama 10 (sepuluh) tahun, Karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.
  • Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
  • Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas.
  • Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  • Memberikan keterangan yang diperlukan.

b.Hak Wajib Pajak
  • Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT.
  • Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
  • Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
  • Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuna Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
  • Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP.
  • Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak.
  • Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan  pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaram tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
  • Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.
  • Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktura Jenderal Pajak atas suatu:
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d.Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
  • Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajaka serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau kelitu.
  • Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Jadi, benarkah logikanya jika dari slogan itu dikatakan, “Orang tidak bijak tidak taat pajak”, atau “Orang taat pajak pasti orang bijak”. Menurut saya, memang slogan “Orang bijak taat pajak” lebih mengedepankan ajakan bagi semua warga Negara agar taat membayar pajak karena secara teoritis, penerimaan pajak tersebut akan digunakan oleh Negara untuk membangun bangsa juga. Sehingga makna yang lebih penting, orang bijak pun tidak hanya disematkan pada pembayar pajak, namun berlaku juga bagi pemanfaatan pajak oleh pemerintah.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak