Home » , , » SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak, SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 Ayat (1)). SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan.


Dulu, dikenal sebagai surat “petuk” pajak bumi, dan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah yang menjadi objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal.3-2-1960 No. K/Sip/1960). Dikenal juga catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti yang lain (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973). 

Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Contoh: Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2008, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2008. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 

Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Tahun, Saat, dan Tempat Menentukan Pajak Terutang

Tahun pajak yang dimaksud dalam pengenaan PBB adalah tahun takwim/tahun kalender (masehi) yaitu masa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Saat yang menentukan besarnya pajak terhutang yang tercantum pada SPPT, adalah keadaan objek pajak pada 1 Januari tahun yang bersangkutan, oleh karena itu apabila ada perubahan terhadap Objek Pajak dalam jangka waktu dalam tahun tersebut akan dikenakan PBB pada tahun berikutnya. Saat terhutangnya PBB tidak ditetapkan secara pasti oleh UU, sehingga ada dua teori yang dapat ditetapkan yaitu menurut ajaran material dan ajaran formal. 

Menurut ajaran material, hutang PBB timbul pada saat dipenuhi Tatbestand yaitu pada tanggal Januari, walaupun belum diterbitkan SPPT atau SKP. Soemitro berpendapat bahwa saat terhutangnya PBB adalah sesuai dengan ajaran formal. Tempat terhutang pajak secara umum adalah wilayah Kabupate/Kota dimana obyek pajak terletak, kecuali untuk wilayah Jakarta yang meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta (Pasal 8 UU PBB).

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak