Home » » Penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak Karena Suatu Perjanjian

Penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak Karena Suatu Perjanjian


Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan adanya keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

Salah satu perbuatan hukum yang ditentukan oleh UU PPN & PPnBM sebagai saat terutangnya pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak, disamping perbuatan hukum lain, yaitu: berupa pembayaran. Hal ini menandakan bahwa pemungutan PPN & PPnBM menganut prinsip akrual basis dan juga prinsip kas basis. 

Dengan dianutnya prinsip akrual basis dalam pemungutan PPN & PPnBM ini, penyerahan Barang Kena Pajak menjadi suatu hal yang layak untuk diperhatikan, terlebih terdapat 8 (delapan) jenis penyerahan Barang Kena Pajak yang disebutkan dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN & PPnBM.
Dalam dunia praktek, salah satu penyerahan Barang Kena Pajak yang paling sering terjadi adalah penyerahan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. 

Tak heran jika penyerahan yang satu ini dicantumkan pada urutan pertama dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN & PPnBM. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada tulisan Penyerahan hak Atas Barang Kena Pajak Karena Suatu Perjanjian Bagian 1, penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang dimaksudkan dalam pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN & PPnBM adalah penyerahan hak milikatas Barang Kena Pajak. Hal tersebut perlu ditegaskan karena dalam doktrin dikenal juga macam-macam peyerahan, seperti:
  • Penyerahan untuk dipegang sebagai jaminan;
    Penyerahan untuk dipegang sebagai jaminan dalam UU PPN & PPnBM tidak termasuk kedalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1A ayat (2) huruf b UU PPN & PPnBM.
  • Penyerahan untuk dinikmati (contohnya penyerahan kepada penyewa);
    Penyerahan untuk dinikmati tidak dimaksudkan untuk meyerahkan kepemilikan atas suatu barang, dalam penyerahan jenis ini yang diserahkan hanyalah kekuasaan dari barang tersebut. Perjanjian sewa menyewa adalah satu contoh perjanjian yang meletakkan kewajiban penyerahan untuk dinikmati, dari pihak yang menyewakankepada pihak penyewa. Dalam UU PPN & PPnBM, penyerahan untuk dinikmati ini tergolong ke dalam penyerahan jasa.
  • Penyerahan untuk dimiliki (contohnya penyerahan dari tangan ke tangan dan cessie).
    Penyerahan untuk dimiliki ini adalah penyerahan hak milik yang mana dalam penyerahan jenis ini bukan hanya kekuasaan barang saja yang diserahkan, melainkan dimaksudkan juga untuk menyerrahkan kepemilikan dari barang tersebut.
Hal ini berarti penyerahan yang dilakukan tidak cukup hanya penyerahan fisik saja, melainkan penyerahan tersebut harus dilakukan secara yuridis.
Pemahaman akan macam-macam penyerahan tersebut di atas sangatlah penting, mengingat UU PPN & PPnBM memberikan pengaturan yang berbeda untuk masing-masing penyerahan tersebut bahkan dalam satu macam penyerahan pun dapat memiliki pengaturan PPN & PPnBM berbeda. Dapat diperhatikan pada tabel 1 dibawah.







Penyerahan untuk dimiliki
Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN & PPnBM:

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian Jual Beli, Tukar Menukar, jual
Beli dengan Angsuran, perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN & PPnBM:

Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak.

Pasal 1A ayat (1) huruf b UU PPN & PPnBM:

Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa
Guna usaha (leasing)



Lantas bagaimana cara melakukan penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajak tersebut? Apakah cukup hanya dengan meyerahkan fisik barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajak? Ataukah dengan ditandatanganinya perjanjian (jual beli/ jual beli dengan angsuran/tukar menukar/ perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang), penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi/dilakukan?

UU PPN & PPnBM tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajakini. Pada bagian akhir Maka atau Pengertian Barang Kena Pajak dalam tulisan penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak suatu Perjanjian Bagian 1, telah disampaikan bahwa pembagian barang ke dalam barang berwujud, barang tidak berwujud barang berwujud yang karena sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, dan barang berwujud yang karena sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, menentukan bagaimana cara penyerahan dari masing-masing barang tersebut. Berikut di bawah ini bahasan mengenai cara penyerahan hak milik untuk:

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak