Home » » Penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak

Penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak

Judul di atas adalah bunyi ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (“UU PPN & PPnBM”). Bunyi ketentuan tersebut sangat menarik untuk dibahas, terlebih dalam dunia praktek, penyerahan jenis ini adalah penyerahan yang paling banyak terjadi untuk pengenaan PPN & PPnBM.

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian hal lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Penjelasan tersebut tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penyerahan hak atas Barang Kena Pajak. Padahal penyerahan hak atas Barang Kena Pajak adalah salah satu tolak ukur/kriteria yang digunakan untuk mengenakan PPN & PPnBM.

Dalam susunan satu naskah UU PPN & PPnBM ditemukan pengulangan kata penyerahan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kali. Hal ini menandakan bahwa kata penyerahan adalah kata yang teramat penting dalam UU PPN & PPnBM. Tulisan yang singkat ini tentunya tidak akan cukup untuk membahas satu per satu makna kata penyerahan yang hampir muncul di setiap Pasal dalam UU PPN & PPnBM. 

Konteks kata penyerahan pada seitap kalimat mengandung makna yang berbeda-beda, untuk itu penulis menentukan bahasanya terbatas pada penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN & PPnBM.

Flashback pada sejarah munculnya Pasal 1A dalam UU PPN &PPnBM, Untung Sukardji memberikan komentarnya bahwa: Pasal 1A merupakan pasal baru yang disisipkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 untuk menampung materi pasal 1 huruf d yang sejak perubahan kedua diubah menjadi pasal 1 angka 4. 

Mengenai bunyi ketentuan Pasal 1 huruf d angka 1 poin a beserta penjelasannya tidak mengalami perubahan sampai dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuan tersebut  tetap berbunyi sebagai berikut yang terdapat pada tabel 1 dibawah.

Berdasarkan pada bunyi penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a di atas didapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian, sedangkan pengertian atau makna penyerahan hak dan Barang Kena Pajak tidak mendapatkan kejelasannya. 

Sebelum membahas lebih lanjut makna penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu makna atau pengertian Barang Kena Pajak dan penyerahan Barang Kena Pajak sebagai dasar untuk memahami penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjajian. Makna atau pengertian penyerahan Barang Kena Pajak dan Barang Kena Pajak ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 3 UU PPN & PPnBM.


Pasal 1A ayat (1)huruf a:

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a:


Penyerahan Hak Atas Barang Kena Pajak Karena Suatu Perjanjian

Yang dimaksud dengan “perjanjian” meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.


0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak