Home » » Tahapan Perencanaan Pajak

Tahapan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dimulai dari identifikasi atas opsi atau pilihan yang tersedia dalam peraturan perpajakan. Untuk mengetahui opsi ini, tentu pengetahuan tentang transaksi yang akan dilakukan dan peraturan perpajakan yang terkait mutlak perlu. Pengetahuan tentang transaksi Lembaga Nirlaba merupakan hal yang lebih mudah untuk didokumentasikan karena hal ini berada dalam kontrol manajemen dan relatif fleksible. 
tahapan perencanaan pajak


Hasil dari perencanaan pajak pada akhirnya adalah pengaturan mengenai bagaimana dan kapan suatu transaksi harus dilakukan. Dengan demikian, perencana pertama harus paham apa yang akan dilakukan atau keputusan apa yang akan diambil mengenai suatu substansi transaksi. 

Pemahaman ini harus juga dibarengi dengan dokumen-dokumen yang terkait atau yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan transaksi ini lengkap dengan alur dokumen. Setelah memahami transaksi yang akan dibuatkan skenarionya maka pemahaman tentang peraturan yang terkait menjadi titik yang krusial dalam perencanaan pajak. 
Dokumentasikan semua peraturan yang terkait mulai dari tingkatan undang-undang sampai tingkatan yang terendah. Jangan juga dilupakan peraturan tidak tertulis berupa praktik-praktik yang terjadi di lapangan selama ini. Peraturan-peraturan menjadi titik kunci karena opsi yang tersedia semua berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Pemahaman terhadap peraturan akan membawa beberapa pilihan bagi Lembaga Nirlaba. Akan tetapi, pemahaman yang tidak menyeluruh atau tidak sempurna akan membawa malapetaka berupa kesalahan penerapan peraturan yang akan berarti pelanggaran peraturan. Seperti kita ketahui ketika dilakukan pemeriksaan pajak, pelanggaran peraturan akan mengakibatkan sanksi administrasi dan bahkan denda kenaikan sebesar 100%. Dengan demikian, yakinkan bahwa koleksi semua peraturan yang terkait sudah tersedia untuk dipelajari. 

Di Indonesia, beberapa peraturan penting bahkan justru diatur pada tingkat Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang nota bene merupakan tingkatan hierarkis terendah dalam peraturan perpajakan. Pada praktiknya, beberapa peraturan terendah ini justru membawa efek yang lebih penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebagai contoh, dalam peraturan tingkat undang-undang dinyatakan bahwa keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak. Dengan demikian, walaupun wajib pajak keberatan atas suatu tagihan dari SKPKB, pembayaran tetap harus dilakukan dan prosedur keberatan berjalan sebagaimana mestinya. 

Pada praktiknya, dimungkinkan untuk menunda pembayaran dalam bentuk permohonan kepada kepala Kantor Pelayanan pajak setempat yang menerbitkan tagihan. Penundaan ini harus dibarengi dengan penjamin bahwa ketika keberatannya ditolak maka jumlah yang terhutang harus dapat dibayar. Umumnya digunakan giro yang sudah berisi sebagai jaminan dengan maksud agar pada waktunya keberatan ditolak, giro dapat diuangkan. 

Pada kasus di mana keberatan diterima, maka giro akan dikembalikan. Praktik ini terhenti tahun 1998 dengan keluarnya Surat Edaran dari Dirjen Pajak kepada para kepala KPP untuk menolak semua permohonan penundaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis dalam Undang-undang masih perlu ditambah dengan peraturan lain yang lebih rendah plus praktek yang terjadi di lapangan. Selain peraturan tertulis, praktik di lapangan memperkaya wawasan dalam perencanaan pajak. Banyak skenario baru yang diilhami oleh praktik-praktik di lapangan termasuk implementasi dari suatu peraturan. Praktik lapangan dapat berupa: Pengalaman praktisi seperti konsultan pajak dalam menghadapi kasus sejenis. 
 
Suatu jawaban dari Direktur Jenderal Pajak atas pertanyaan mengenai suatu transaksi dari wajib pajak. Keputusan peradilan pajak mengenai sengketa antara aparat pajak dengan wajib pajak mengenai kasus tertentu. Oleh karena itu, yang dimaksudkan sebagai peraturan dalam bahasan perencanaan pajak adalah keseluruhan perangkat di atas. Setelah peraturan diperoleh maka dapat dimulai suatu perancangan skenario perpajakan. Skenario yang dirancang tentu harus memperhatikan keterkaitan dengan: 

Jenis pajak yang lain. Skenario yang ideal adalah skenario yang memperhitungkan keseluruhan beban pajak. Pengurangan pada salah satu jenis pajak harus dilihat sebagai bagian dari beban pajak Lembaga Nirlaba. Dengan demikian, bila terjadi penambahan pada jenis pajak yang lain harus diperhitungkan sebagai keseluruhan beban pajak. Sepanjang bagi Lembaga Nirlaba beban pajak netto lebih kecil berarti penghematan pajak dapat direalisasikan dan skenario yang dirancang dapat diimplementasikan. Periode yang terkait termasuk periode ke depan. 

Perencanaan yang akan menghasilkan penghematan pada satu periode pajak haruslah dicermati. Karena perencanaan yang ideal adalah perencanaan yang memperhitungkan efek dari suatu skenario sepanjang periode. Dengan demikian, skenario penghematan seharusnya dilihat dalam prespektif waktu yang panjang untuk menghindari penghematan pada tahun awal dan “ledakan” beban pada periode berikutnya. Horizon waktu yang dipakai untuk menilai suatu perencanaan pajak haruslah lebih dari 5 (lima) tahun. 

Dengan kemungkinan lebih dari waktu itu akan semakin baik karena akan memberikan suatu pemahaman yang dikomprehensif tentang manfaat dari suatu perencanaan pajak. Interprestasi peraturan. Pada banyak kasus pemeriksaan, perbedaan perlakuan perpajakan terjadi karena pengertian atau suatu peraturan yang berbeda antara aparat pajak dengan wajib pajak. Perbedaan pengertian ini timbul karena berbedanya pemahaman tentang suatu aturan tertulis. Wilayah yang tidak diatur atau sering disebut sebagai grey area adalah suatu wilayah di mana peraturan tidak atau belum mencakupnya. 

Dapat juga terjadi karena peraturan tidak memperhitungkan adanya suatu jenis kegiatan usaha yang tidak dicakup oleh peraturan tersebut. Contoh : ketika pada tahun 1997 dikeluarkan peraturan bahwa yayasan/ Lembaga Nirlaba jasa konstruksi dan manajemen konstruksi dikenakan pajak final sebesar 2 % dan 4% maka kelihatannya semua tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) ternyata memiliki pendapatan dari jasa konstruksi yang tentu dikenakan PPh final. Ketika laba usahanya akan ditransfer ke kantor pusat diluar negeri maka muncul kerumitan karena laba usaha yang akan di transfer di kenakan PPh Pasal 26 atas dasar laba usaha. Pertanyaan banyak wajib pajak BUT pada waktu itu: 

laba usaha mana yang akan dipakai? Hal ini karena tarif final 2% dan 4% adalah tarif yang dikenakan dari pendapatan. Dengan kata lain, laba atau rugi tetap dikenakan tarif ini. Pasal 26 mensyaratkan dari laba usaha. Interprestasi dari wajib pajak dan pemeriksa kemudian bermain di wilayah ini. Kebanyakan wajib pajak yayasan/Lembaga Nirlaba konstruksi menginterprestasikan bahwa laba yang menjadi dasar transfer laba ke luar negeri adalah laba seperti disebutkan dalam laporan hasil audit akuntan publik. 

Pemeriksa beranggapan lain. Laba yang menjadi dasar perhitungan adalah laba versi pajak. Artinya, laba yang diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Dengan demikian, harus dilakukan perhitungan utang tentang laba yang akan menjadi dasar perhitungan transfer laba ke luar negeri. 

Pemeriksa memiliki otoritas, oleh karenanya akan menentukan besarnya laba sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan. Interprestasi yang dibuat tidak lepas dari kepentingan pemeriksaan. Keberatan dari wajib pajak sudah ada prosedurnya tersendiri. Bila wajib pajak keberatan atas interprestasi pemeriksa, silakan menempuh jalur keberatan. 

Beberapa tahun kemudian, barulah peraturan mengenai hubungan antara pajak penghasilan final dalam jasa konstruksi dan kaitannya dengan transfer laba ke luar negeri dikeluarkan yang berarti menghilangkan daerah untuk masing-masing pihak berinterprestasi. 

Perencanaan pajak yang ideal adalah perencanaan yang sedikit mungkin mengandung interprestasi atas suatu peraturan. Semakin jelas kualitas perencanaan, karena akan menghindarkan hasil yang tidak terduga di masa yang akan datang. Perencanaan pajak dapat dikonfirmasikan lebih dulu ke KPP untuk memastikan apakah pemahaman tentang suatu prosedur atau peraturan memang demikian atau bisa jadi ternyata tidak demikian. 

Akan fatal akibatnya perencanaan yang belum dikonfirmasikan baik dengan aparat perpajakan ataupun konsultan pajak. Kejutan-kejutan yang biasanya merupakan beban tambahan akan muncul ketika pemeriksaan pajak terjadi dan skenario untuk penghematan pajak malah bisa jadi pemborosan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak