Home » » Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Karena Peristiwanya Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Karena Peristiwanya Bukan Merupakan Tindak Pidana

Keadaan/dasar yang meyebabkan dihentikannya suatu penyidikan yang terakhir adalah karena peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Dengan mengetahui arti dari tndak pidana, maka dengan sendirinya kita dapat mengetahui apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.
Kata tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP dan yang dalam Undang-Undang KUP ditambahkan dengan kata-kata “di bidang perpajakan” dalam Bahasa Belanda di sebut dengan “strafbaar feit.

Perkataan feit itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan “atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan strabaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat. 

Hal tersebut di sebabkan karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Beberapa ahli hukum pidana Belanda memberikan rumusan strafbaar feit sebagai berikut.

Hazewinkel-Suringa :”suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”
Propesot van Hamel :”suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Propesor Pompe :”suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan  umum.”

Propesor Simons :”tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Moeljatno dalam buku berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, perbuatan pidana (istilah yang digunakan untuk strafbaar feit dalam buku tersebut) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan di ancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.

Sanksi pidana tidak serta merta langsung dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Proses Penyidikan, proses penuntutan dan proses persidangan di pengadilan adalah serangkaian proses yang harus dilalui untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Proses-proses tersebut tidak lain adalah proses yang pada akhirnya berujung pada penentuan apakah perbuatan seseorang tersebut merupakan tindak pidana/perbuatan pidana? Perbuatan seseorang baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana jika perbuatannya tersebut memenuhi unsure-unsur tindak pidana/perbuatan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Berstandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara expressive verbis terutang dalam rumusan delik atau perbuatan pidana. Menurut van Bemmelen dan van Hatun hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana. Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah “bestandeel”. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan seseorang tindak memenuhi unsur-unsur  tindak pidana/perbuatan pidana yang tercantum dalam undang-undang, maka sudah semestinya penyidikan terhadap dirinya dihentikan karena peristiwanya bukan tindak pidana.

Pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik. Adanya wewenang ini adalah merupakan pengejawantahan dari asas legalitas hukum pidana sehingga jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang. 

Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang KUP dan KUHAP, untuk itu menurut hemat penulis ada baiknya apabila kita semua dapat memahami wewenang yang satu ini secara komprehensif, baik wewenang yang diberikan kepada penyidik maupun kepada penyidik maupun kepada Jaksa Agung. Bagian 2 tulisan ini adalah kelanjutan dari bagian1 yang akan mengulas penghentian penyidikan dan penuntutan yang diberikan kepada Jaksa Agung dan penuntut umum, semoga tulisan bermanfaat dan cukup membuat terang perihal pengertian penghentian dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.  

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak