Home » » Penghentian Penyidikan Atas Dasar Demi Hukum Dalam KUHAP

Penghentian Penyidikan Atas Dasar Demi Hukum Dalam KUHAP

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat “KUHP”), sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76,77,78 KUHP.
Pasal 76 KUHP menyebutkan :
  1. kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
  2. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena delik itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
  • Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  • Putusan berupa pemindanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu.
Pasal 76 KUHP ini adalah cerminan asas Nebis in Idem. Istilah ini tidak ada terjemahan bakunya dalam literature hukum Indonesia, hanya didefinisikan saja, dengan arti yang sebenarnya ialah”tidak atau jangan untuk kedua kalinya”. Adapun istilah lainnya yang yang juga digunakan adalah nemo debet bis vexari (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya). 

Dalam literatur Anglo Saxon, istilah ini diterjemahkan menjadi no one could be put twice in jeopardy for the same offerrice. Asas ini merupakan gambaran konkret dari prinsip kracht van gewijde zaak atau mutlaknya suatu perkara yang sudah diputus. 

Asas ini juga merupakan bagian dari hak atas keadilan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (7) ICCPR (International Convention For Civil and Poticial Rights) yang telah di undangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengesahan Kovenan Atas Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Asas Nebis in Idem termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. 

Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemindahan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan, dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KUP tidak mencantumkan adanya dasar penghentian penyidikan untuk keadaan yang satu ini (yang merupakan cerminan dari asas Nebis in Idem), Apa yang menjadi pertimbangan pembuat Undang-Undang KUP tidak mencantumkan dasar penghentian penyidikan yang satu ini? Entah karena sudah mengacu pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP yang meyebutkan bahwa: penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.”, ataukah disebabkan karena dasar pertimbangan lain yang terjadi ketika perubahan undang-Undang KUP tersebut? Namun, yang telah pasti bahwa terdapat pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang KUP dengan KUHAP untuk dasar pengertian penyidikan yang satu ini.

Pasal 77 KUHP menyebutkan:
Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.
 
Baik Undang-Undang KUP, KUHP serta KUHAP telah mengatur hal yang sama mengenai hal ini, dihentikannya penyidikan karena tersangka meningggal dunia adalah merupakan cerminan dari asas pertanggung jawaban pribadi yang dikenal dalam hukum pidana. Kendatipun demikian, pada awalnya seseorang yang meninggal dunia tidak serta merta mengakibatkan gugurnya penuntutan pidana.

Penuntutan tetap dilanjutkan dan pemidanaan hanya sebatas pidana denda yang diikuti oleh penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa yang dikuasai ahli waris.perkembangan lebih lanjut, berdasarkan adagium nemo punitur pro alieno delicto yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalkan tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya. 

Jika tersangka meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik menghentikan perkara dengan seketika. Dalam konteks KUHAP, hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) terkait penghentian penyidikan.

Pasal 78 KUHP yang berbunyi:
  • kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa;
    Ke-1. Mengenal semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
    Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan,atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah 6 tahun.
    Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
  • bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diayat di kurangi menjadi sepertiga.
Pasal 78 KUHP di atas, berbicara mengenai daluwarsa penuntutan. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dilakukan lagi. 

Maka logikanya, jika terhadap seseorang  pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan memeriksa terhadap orang itu. Oleh karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Ketentuan mengenai daluwarsa sebagai keadaan yang dapat menyebabkan dihentikannya suatu penyidikan diatur pula dalam Undang-Undang KUP (lihat Pasal 22 dan Pasal 40 Undang-Undang KUP). Namun yang menjadi permasalahan, bahwa memahami ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang KUP dan KUHP ini menjadi sulit dipahami karena adanya ketidakjelasan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut. 

Salah satu penyebab dihentikannya suatu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan di sebutkan oleh Pasal 44A Undang-Undang KUP adalah karena peristiwanya telah daluwarsa. Daluwarsa yang dimaksudkan oleh Pasal 44A Undang-Undang KUP ini daluwarsa yang mana? Apakah daluwarsa penagihan pajak yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang KUP atau daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perrpajakan yang terrcantum dalam  Pasal 40 Undang-Undang KUP atau bahkan daluwarsa yang dimaksud dalam KUHP? Seyogianya daluwarsa yang dimaksud oleh Pasal 44A Undang-Undang KUP diartikan sebagai daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan menurut Pasal 40 Undang-Undang KUP.

Pada rubric The Untaxable Volume VIII/Edisi 12/2015 dengan judul Daluwarsa Penagihan & Penuntutan Perpajakan, penulis telah mengulas salah satunya adalah perbedaan tenggang waktu daluwarsa antara Pasal 78 KUHP dengan Pasal 40 Undang-Undang KUP. Perbedaan ini akan mencuat dan membingungkan ketika seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya tercantum di luar Undang-Undang KUP. 

Dalam rubric The Untaxable tersebut telah dibahas bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur  di luar UU KUP, antara lain dalam KUHP dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang DPRD) yang memiliki tenggang waktu daluwarsa penuntutan, cara perhitungan dimulainya tenggang waktu daluwarsa pun tidak seragam..
 
Pasal 79 KUHP menyebutkan:
Tenggang lewat waktu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal berikut:

Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tentang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusak digunakan;
Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329,330, dan 333. Tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan  Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan.
Sedangkan, menurut pasal 40 Undang-Undang KUP tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan dihitung sejak saat terhutang pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Adanya ketidak seragaman baik tenggang waktu daluwarsa maupun cara perhitungan dimulainya tenggang waktu tersebut dapat meyulitkan penentuan, apakah suatu tindak pidana di bidang perpajakan telah daluwarsa atau belum? Bahkan, ketidakseragaman ini dikhawatirkan akan membingungkan penyidik dalam menjalankan wewenangnya untuk menghentikan penyidikan atau yang lebih parah lagi akan merugikan tersangka sebab seharusnya penyidikan terhadap dirinya telah dihentikan demi hukum karena telah daluwarsa.

Demikian ulasan singkat penghentian penyidikan atas dasar demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Mengingat pasal 44A Undang-Undang KUP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti dan penghentian penyidikan disebabkan peristiwanya bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Maka berikut ulasan mengenai penghentian penyidikan karena 2 (dua) keadaan dasar tersebut.

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Karena Tidak Terdapat Cukup Bukti
Saat membahas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan karena keadaan dasar yang satu ini, menjadi sangat penting untuk kiranya memahami apa yang dimaksud dengan “cukup bukti”. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP mendefinisikan bukti permulaan sebagai:
“ Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah menjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kemudian berkaitan dengan definisi yang diberikan Pasal 1 angka 26 tersebut, Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang KUP dan penjelasannya menyebutkan:
“  Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditintaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.”

Kedua Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “cukup bukti”, definisi tersebut hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Tampaknya untuk memahami pengertian atau makna dari “cukup bukti” ini, perlu kembali mendasar pada apa yang diatur dalam KUHAP.

M.  Yahya Harahap mengatakan bahwa untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan pada saat persidangan. Jika alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. Namun bila dibelakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, maka dapat kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah dihentikan pemeriksaan penyidikan.

Pasal 183 KUHAP:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pasal 184 KUHAP:
  1. Alat bukti yang sah ialah:
  2. Keterangan saksi;
  3. Keterangan ahli;
  4. Surat;
  5. Petunjuk
  6. Keterangan terdakwa.
  7. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak