Home » » Penghentian Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Penyidik

Penghentian Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Penyidik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat “Undang-Undang KUP”) memberi wewenang menghentikan penyidikan kepada:
Penyidik tindak pidana di bindang perpajakan (lihat Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang KUP);
Jaksa Agung (lihat Pasal 44 B Undang-Undang KUP).

Siapa yang di maksud dengan penyidik? Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP memberikan penjelasannya sebagai berikut:
“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.”

(maka dari itu, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dalam tulisan ini disebut “penyidik”).

Penghentian Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Penyidik

Salah satu wewenang penyidik yang disebutkan oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KUP adalah menghentikan penyidikan. Wewenang ini dilaksanakan oleh penyidik dalam hal terdapat 4 (empat) keadaan, yaitu:
  1. Tidak terdapat cukup bukti; atau
  2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
  3. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluarsa; atau
  4. Tersangka meninggal dunia.(lihat ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP)
Undang-Undang KUP selanjutnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas 4 (empat) keadaan yang dapat menghentikan penyidikan tersebut. Penjelasan Pasal 44 A Undang-Undang KUP hanya menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan.

Merujuk pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan:
“Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhenti di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.”

Maka berikut ini ketentuan mengenai penghentian penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selajutnya disingkat “KUHAP”). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan :
“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena (1) tidak terdapat cukup bukti atau (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”  (penomoran dilakukan oleh penulis untuk mempermudah membandingkan)
 
Tabel di bawah ini mencoba untuk menyandingkan dasar dari dikeluarkannya penghentian penyidikan oleh penyidik yang tercantum dalam Undang-Undang KUP dan KUHAP. Dalam 2 (dua) ketentuan tersebut terlihat adanya perbedaan, Undang-Undang KUP menyebutkan terdapat 4 (empat ) keadaan sedangkan KUHAP menyebutkan 3 (tiga) keadaan yang dapat membuat suatu penyidikan dihentikan.

Dasar Penghentian Perpajakan oleh Penyidik Tindak Pidana di Bidang perpajakan
                          Undang-Undang KUP
                                           KUHAP
1.Tidak terdapat cukup bukti.
1.Tidak terdapat cukup bukti.
2.Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
    Di bidang perrpajakan.
2.Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
    Pidana.
3.Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah
    Daluarsa.
3.Penyidikan dihentikan demi hukum.
4. Tersangka meninggal dunia.

                                                                                           

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak