Home » » Pengertian Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty

Apakah Tax Amnesty itu? Amnesty berasal dari kata latin, jug Inggris menyebutnya amnesty dan dalam bahasa Indonesia disebut amnesty yang artinya pengampunan. Tax amnesty berarti pengampunan pajak. Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang perpajakan melakukan beberapa kali. Kebijakan pengampunan pertama adalah dengan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1964 tentang Peraturan pengampunan Pajak. 



Pengampunan pajak ini ditujukan kepada dana masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak perseroan, pajak pendataan dan pajak kekayaan, yang didaftarkan pada Direktorat Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965, tidak dijadikan alasan bagi instansi-instansi Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyidikan dan pemeriksaan tentang asal usulnya. 

Kebijakan Kedua berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden no.72 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan terhadap pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan/dipungut. 

pengampunan ini merupakan transisi official assessment system dengan self assessmen system. Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyidikan/penuntutan. Kebijakan Ketiga adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 37A UU KUP (UU No.28 Tahun 2007, jo UU No.16 Tahun2009). 

Kepada Wajib Pajak yang membetulkan SPT-nya untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian dikenal dengan sunset policy. Kepadanya tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau dinyatakan lebih bayar. Tax amnesty atau pengampunan pajak yang ditukukan untuk menarik uang WNI yang ditempatkan di luar negeri belum pernah dilakukan. 

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015, tidak didukung oleh undang-undang perpajakan. Meskipun kosideran PMK tersebut menyebutkan, untuk mendorong Wajib Pajak melunasi utang pajaknya dengan menunjukan pada Pasal 36 UU KUP. Pada hal Pasal 36 UU KUP adalah berdasarkan unsur keadilan (lihat penjelasan) bilamana pengenaan sanksi bukan karena salahnya Wajib Pajak. Pasal ini merupakan self correction otoritas pajak sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik (good governance). 

Demikian juga dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015. Konsideran PMK No.91/PMK.03/2015, menyebutkan dalam rangka melakukan pembinaan Wajib Pajak dan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a. UU KUP. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan (Pasal 36 ayat (2) UU KUP) bukan untuk mengatur kebijakan mengenai mengurangkan atau menghapusakan sanksi. 

Menteri Keuangan dengan alasan pembinaan tidak dapat (tidak diberi wewenang) untuk menerbitkan keputusan mengurangkan atau menghapuskan sanksi karena Menteri Keuangan diberi wewenang untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (1) huruf a., bukan mengatur. Jika akan dilakukan perubahan besarnya sanksi administrasi berupa bunga , denda, dan kenaikan, diatur Undang-Undang KUP memberi wewenang kepada pemerintah (dengan peraturan pemerintah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 U KUP. 

Sebagaimana diungkapkan oleh media elektronik yang dikutip diatas diketahui bahwa tax amnesty bertujuan :
  1. Untuk menarik dana yang tersimpan di luar negeri agar masuk ke Indonesia;
  2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari uang tebusan (sekitar Rp 100 triliun); 
  3. Mencakup pengampunan pidana umum dan pidana khusus selain pidana perpajakan;

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak