Home » » Kebijakan Perpajakan Yang Tidak Sinergis Dengan Kebijakan Investai di Indonesia

Kebijakan Perpajakan Yang Tidak Sinergis Dengan Kebijakan Investai di Indonesia

Belum begitu lama berselang, Menteri keuangan RI menerbitkan peraturan Menkeu No. 169/PMK.010/2015 Tgl. 9 September 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku sejak Tahun pajak 2016.

Kebijakan Perpajakan Yang Tidak Sinergis Dengan Kebijakan Investai di Indonesia


Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Besaran Utang diperoleh dari saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan: 
  • rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Sedangkan Modal adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahu pajak, yang dihitung berdasarkan
  • rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau 
  • Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntasi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memilikihubungan istimewa.
Besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio/DER) ditetapkan paling tinggi sebesar empat disbanding satu (4:1). Namun beberapawajib pajak tertentu dikecualikan dari pemberlakuan ketentuan perbandingan antara utang dan modal tersebut, yakni :
  1. Wajib Pajak bank;
  2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
  3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
  4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang  dan modal; dan
  5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya yang bersifat finan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
  6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha disbanding infrastruktur. Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan (4:1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menhitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal (4:1).

Biaya pinjaman adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:
  • bunga pinjaman;
  • diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
  • biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
  • beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
  • biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
  • selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut biaya bunga dan biaya sebagai mana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal (4:1) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasialn kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang pajak penghasilan No, 7 tahun 1983 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai uang kepada pihak-pihak yang mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan DER, biaya pinjaman atas uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubunganistimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimanatelah beberapa kalli diubah terakhir dengan UU No. 36/2008. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam oenghitungan Wajib Pajak penghitungan penghasilankena pajak.

Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di banding pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang: a.terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan; dan b. dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur atau mencantumkan ketetuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal dimaksud berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut.

Dalam hal Wajjib Pajak yang menjalankan usaha di bidan pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya, yang: a. terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjajian kerjasama pengusahaan pertambangan; dan b. dalam kontrak atau perjajian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak  mengatur atau tidak mencantumkan ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal, besarnya perbandingan utang dan modal bagi Wajib Pajak tersebut paling tinggi sebesar 4:1.

Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar  negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Diretur Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan, atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak