Home » » Informasi Pajak Tax Amnesty Di Indonesia

Informasi Pajak Tax Amnesty Di Indonesia


informasi pajak tax amnesty di indonesia

Informasi Pajak Tax Amnesty Di Indonesia Akhir-akhir ini, tidak jarang kita mendengar perkataan berkenaan Pengampunan Pajak. seluruhnya tingkatan penduduk, baik muda atau tua, baik staf atau pebisnis, baik petinggi maupun masyarakat biasa, seluruhnya gempar dgn adanya Pengampunan Pajak.

Banyak isu yg tumbuh tentang Pengampunan Pajak. serta tidak sedikit penduduk yg cemas, seharusnya butuh ikut Pengampunan Pajak atau tidak ya? Pengampunan Pajak sendiri bukan merupakan peranan tiap-tiap wajib Pajak. Pengampunan pajak ialah kuasa yg mampu diperoleh oleh wajib Pajak yg lalai menyampaikan hartanya. Pengampunan Pajak mempunyai hak diajukan oleh perorangan maupun badan usaha seperti PT. perorangan baik pengusaha, wirausaha ataupun pegawai berwenang ikut pengampunan pajak. lalu apa bedanya bila kita ikut Pengampunan Pajak dgn tak ikut Pengampunan Pajak?

Konskwensi wajib pajak tidak megnikuti Pengampunan Pajak :

Wajib pajak dgn keinginan sendiri mampu memperbaiki laporan pemberitahuan Tahunan (SPT) dgn mengemukakan pernyataan tercatat. ketentuannya, Direktur Jenderal Pajak belum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
  • Jika pembetulan yg dilakukan menciptakan adanya penambahan tunggakan pajak, sehingga wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berbentuk bunga sebesar 2% per bln atas jumlah pajak yg kurang dibayar. Ini terbilang sejak dikala pengajuan SPT berakhir sampai dgn tanggal penyetoran dan bagian dari bln dihitung penuh satu bulan.
  • Jika wajib Pajak sudah mempunyai NPWP sebelum th 2015 atau pada awal mulanya, dan belum mengelah SPT Tahunan PPh 2015, sehingga patut Pajak bisa melaporkan hartanya tanpa ikut Pengampunan Pajak dan cuma dikenai Sanksi telat lapor se besar Rupiah 100.000 guna( WP orang Pribadi) semisal atas penambahan aset tertulis tak menyebabkan timbulnya penambahan tunggakan pajak.
  • Aset yang dilaporkan dalam pembetulan SPT tersebut masih bisa diperiksa di masa depan. Jika tidak ikut Pengampunan Pajak dan dikemudian hari ditemukan harta yang tidak dilaporkan di dalam periode pengampunan pajak yakni harta per 31 Desember 2015 , maka temuan harta tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 30 persen ( tarif PPh pribadi yang berlaku ) dan sanksi bunga sebesar 2 persen perbulan maksimal 24 bulan atau maksimal 48 persen. 
wah lumayan juga yaa sangsi yang di berikan jika wajib pajak per orangan atau badan tidak mengikuti program tax amnesty dari pemerintah, kalau menurut kami justru ini adalah moment yang pas untuk memperbaiki kesalahan perpajakan yang di alamai oleh sesorang wajib pajak. pemerintah juga memfasilitasi bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty ini. Berupa:

Fasilitas Fasilitas Amnesti Pajak

nah bagi wajib ajak yang mengikuti program arahan dari pemerintah akan mendapatkan fasiltas berupa:
  1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
  2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
  3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
  5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham
Konsekuensi

Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
  1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
  2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
  7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau 
  8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
demikian lah informasi mengenai pajak tax amnesty yang kemarin sempat heboh sampai sekarang juga masih banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program tersebut. namun tidak sedikit wajib ajak yang tidak tau dalam proses penyetoran tax amnesty tersebut. untuk masalah seperti ini kami menyarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, meski ada adalah wajib pajak perorangan bisa menggunakan jasa tersebut. 

kami menyarankan jika ingin mengikuti program tax amnesty yang di canangkan oleh pemerintah silahkan gunakan jasa Konsultan Pajak PT Sinergi Solusi Bisnis yang sudah berpengalaman membantu Para Wajib pajak dalam keikutsertaan program pelaporan harta tax amnesty. jadi anda tidak bingung lagi tinggal siapkan dokumen nya dan biarkan pihak konsultan pajak saja yang mengurusi semuanya.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak