Home » » Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan


tarif pph badan

contoh perhitungan Tarif PPh Badan Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya. Namun untuk WP Badan yang mempunyai omset penjualan di bawah 50 milyar setahun mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.e UU PPh. Selain itu bagi WP Badan yang yang memenuhi syarat tertentu dapat penurunan tarif 5%. Selengkapnya dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Contoh penerapan tarif: Pada tahun pajak 2014, jika omset tahun lalu di atas 4,8 Milyar, dan tahun 2014 omsetnya lebih dari 50 milyar setahun, dan jika perusahaan tersebut tidak terdaptar di BEI dan tidak memenuhi syarat tertentu, dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT A adalah Rp. 1.250.000.000. Maka jumlah PPh Terutang adalah 25% x Rp.1.250.000.000 = Rp. 312.500.000. Ketentuan pengenaan tarif PPh badan perlu diketahui beberapa hal antara lain : Untuk kepentingan pengenaan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan dalam ribuan rupiah ke bawah. Misalnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.1.250.650.900. Untuk kepentingan pengenaan tarif, jumlah tersebut dibulatkan kebawah menjadi Rp.1.250.650.000

  1. Untuk tahun 2009 tarif pajak adalah sebesar 28% tarif tunggal.
  2. Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif tersebut. 
Persyaratan lainnya sesuai PP Nomor 81 Tahun 2007, jo. 238/PMK.03/2008 jo. SE-42/PJ/2009 diantaranya adalah :
  • 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh tiga ratus pihak
  • Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. 
  •  Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh WP badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Waktu 6 (enam) bulan adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender. 
  • harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait. Surat keterangan dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama WP, NPWP, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
  • Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (Tarif pasal 31.e). 
Ketentuan selengkapnya mengenai ketentuan pengurangan tarif ini terdapat dalam SE-66/PJ/2010. Diantaranya mengatur bahwa :
  1. Fasilitas penurunan tarif ini tidak diterapkan melalui permohonan atau pengajuan, melainkan self assesment oleh WP Badan sendiri.
  2. Pemanfaatan penurunan tarif ini adalah bukan pilihan melainkan keharusan 
  3. Penghasilan bruto yang menjadi patokan dapat tidaknya menggunakan fasilias penurunan tarif adalah : penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, meliputi :
  4. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final; 
  5.  Penghasilan yang dikenai pajak bersifat tidak final
  6. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 
Contoh 1. Peredaran bruto PT Y pada tahun sebelumnya adalah di atas 4,8 M, Pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.4.800.000.000 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 500.000.000. PPh terutang = 50% x 25% x Rp.500.000.000 = Rp 62.500.000 Kesimpulannya bagi WP Badan yang mempunyai omset di bawah atau sama dengan 4,8 milyar setahun tarifnya langsung mendapat pengurangan 50%.

Contoh 2. Peredaran bruto PT X pada tahun sebelumnya di atas 4,8 Milyar, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp 3.000.000.000. Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut : 1) Bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp.4.800.000.000/Rp30.000.000.000) x Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000 PPh Terutang 50% x 25% x Rp. 480.000.000 = Rp. 60.000.000 2) Bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp.3.000.000.000 – Rp. 480.000.000) = Rp. 2.520.000.000. PPh Terutang sebesar 25% x Rp. 2.520.000.000= Rp. 630.000.000 3) Total PPh terutang Rp. 60.000.000 + Rp. 630.000.000 = Rp. 690.000.000 

Tarif PPh Badan Penghasilan Tertentu

Berdasarkan PP 46 tahun 2013 jo PMK 107 2013 jo SE-42 tahun 2013 jo. PER-32/PJ/2013, bahwa untuk WP badan yang mempunyai omset setahun sampai dengan 4,8 milyar dikenakan PPh dengan tarif 1% final per bulan. Sehingga pada akhir tahun PPh badannya nihil. Tidak ada pembayaran PPh pasal 25 karena pembayaran telah final setiap tanggal 15 bulan berikutnya (PPh pasal 4 ayat 2). Penentuan pemakaian tarif PPh final 1% adalah berdasarkan penghasilan bruto setahun tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya penghasilan bruto (omset) lebih dari 4,8 milyar, maka tarif PPh yang diterapkan adalah tarif PPh umum sesuai UU PPh badan. Sedangkan jika penghasilan bruto setahun tahun sebelumnya sama atau kurang dari 4,8 milyar, maka penggunaan tarif PPh badan adalah sesuai PP 46 tahun 2013 (dikenakan final 1%).

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak