Perkembangan Standar Akuntansi Syariah

Perkembangan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia

Standar Akuntansi Syariah (SAS) ialah pendapat Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yg ditujukan bagi entitas yg melaksanakan transaksi syariah baik entitas badan syariah ataupun yayasan non syariah. Pengembangan SAS dilakukan bersama mengikuti bentuk SAK umum namun berbasis syariah dgn mengacu buat fatwa MUI. 

Perkembangan Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah hasil perumusan para Komite Prinsipil Akuntansi yang ada di Indonesia di selenggarakan pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tahun 1984. Standar Akuntansi di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti:
  • IAS (International Accounting Standards)
  • IFRS ( International Financial Reporting Standards)
  • GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
  • ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
  • PSAK syariah dan juga SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan)
Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Syariah

Setelah krisis keuangan global di tahun 90-an muncul, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan akhirnya gulung tikar terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman di bank konvensional. Namun ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan dari dahsyatnya krisis ekonomi tersebut. Kebanyakan diantaranya adalah perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Belajar kondisi tersebut, saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan prinsip keuangan syariah baik secara menyeluruh ataupun sebagian saja. Namun di dalam dunia ekonomi, prinsip syariah adalah metode yang baru dan banyak orang yang mengenalnya, begitu juga di bidang akuntansi. Sehingga diperlukan sebuah standar yang dapat menyelaraskan pelaporan keuangan untuk perusahaan yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah.

Sama seperti standar akuntansi keuangan konvensional, standar akuntansi keuangan syariah disusun oleh suatu lembaga resmi (Standard Setting Body) dalam SAK Syariah ini dibuat oleh The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang berbasis di Dubai. Standar akuntansi ini dipakai dan diadopsi oleh banyak negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi islam.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia
Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). DSAK dibentuk di Jakarta pada kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Saat ini, Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia menggunakan PSAK 101 (2014). SAK Syariah tersebut menggantikan SAK Syariah yang disahkan tahun 2002 dan menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011.

Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran. Pembuatan SAK Syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar baru yang berbasis syariah.
Ada beberapa jenis standar pelaporan keuangan berbasis syariah berdasarkan jenis transaksinya yang sudah dibuat oleh DSAK Syariah Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:
  1. PSAK 102 Akuntansi Murabahah
  2. PSAK 103 Akuntansi Salam
  3. PSAK 104 Akuntansi Istisna’
  4. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
  5. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
  6. PSAK 107 Akuntansi Ijarah
  7. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
  8. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak