Home » » Objek PPh Badan

Objek PPh Badan


Objek PPh Badan adalah  penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh yang meliputi:
  • Hadiah dari kegiatan dan penghargaan;
  • Laba usaha;
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan); termasuk :
  • keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  • keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  • keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi  yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK Nomor 245/PMK.03/2008, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan dalam PMK tersebut juga diatur tentang WP badan dan WP orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil penerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.
  • keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Untuk bunga deposito dan bunga obligasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sehingga dikenakan pajak bersifat final.
  • Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
    Termasuk dalam pengertian dividen menurut penjelasan UU PPh adalah:
  • pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  • pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham ;
  • pembagian laba dalam bentuk saham;
  • pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  • jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  • pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  • pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  • bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  • bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  • pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  • pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :
  • Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan
  • Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;
  • Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dalam bidang industri. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ;
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (KUKESRA), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.Pembebasan utang yang dikecualikan dari objek PPh adalah utang debitur kecil yaitu utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  • Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena selisih kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan system pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak, dengan syarat dilakukan secara taat azas;
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha  atau pekerjaan bebas;
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;
    Perlakuan PPh atas kegiatan usaha berbasis syariah (usaha syariah) diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2009
  • Surplus Bank Indonesia
    Tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus bank indonesia diatur dalam PMK No. 100/PMK.03/2011 dan 6/PMK.02/2013

Objek PPh badan subjek badan luar negeri bukan BUT adalah :

penghasilan yang diterima atau diperoleh yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi dari penghasilan modal di Indonesia, baik berupa :
  • bunga,
  • dividen,
  • royalti,
  • sewa,
  • hadiah,
  • maupun capital gain.
Sedangkan bagi WPOP LN selain BUT terdapat tambahan penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu, atas penjualan barang tertentu di dalam negeri .
Sedangkan objek PPh badan subjek badan luar negeri BUT adalah :
  • penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Penghasilan BUT sendiri);
  • penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia; dengan penghitungan pajaknya berdasarkan pendekatan force of attraction. Karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap
  • penghasilan objek PPh pasal 26, dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa (imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/ penghargaan, pensiunan/pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh kantor pusat di Luar Negeri sepanjang terdapat hubungan efektif (effective connection) antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.
untuk lebih jelasnya silahkan mengikuti training pelatihan pajak

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak