Home » » Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yg dikenakan atas tiap-tiap pertambahan nilai bermula barang atau jasa dalam peredarannya bersumber pembuat ke customer. pada bahasa Inggris, PPN dinamakan Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk juga tipe pajak tak langsung, maksudnya pajak tercantum disetor oleh pihak lain (pedagang) yg bukan pengidap pajak atau dgn kata lain, penderita pajak customer( akhir) tak menyetorkan langsung pajak yg dia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, & pelaporan PPN ada untuk pihak pedagang atau pembuat maka muncul istilah pembisnis Kena Pajak yg disingkat PKP. pada rumus PPN yg mesti disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran juga pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yg dipungut diwaktu PKP jual produknya, padahal pajak masukan ialah PPN yg dibayar kala PKP membeli, mendapatkan, atau menghasilkan produknya. Indonesia menganut system tarif tunggal buat PPN, adalah se besar 10 %. dasar undang-undang mutlak yg diperlukan pada aplikasi PPN di Indonesia yaitu peraturan No. 8 th 1983 berikut perubahannya, adalah peraturan No. 11 th 1994, peraturan No. 18 th 2000, serta peraturan No. 42 thn 2009. 

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas sebagai berikut:
  • Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetap belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; · Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
  3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  • Impor Barang Kena Pajak
    Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapa pun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetap belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
  2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
  3. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha/pekerjaannya.
    Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
  • Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Misalnya Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah
  1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya
  2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
  3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
  4. Pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan, atau pemberian pengetahuan atau informasi, berupa
  • penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
  • penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
  • penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
  • penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio
  • pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya.
  • Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak