Home » » Fungsi Pajak

Fungsi Pajak


Pajak berfungsi sebagai sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara.

Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah seperti pembelanjaan pegawai, pembelian barang, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Pajak sebagai pengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk megatur sturktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak untuk melindungi pabrik-pabrik dalam negeri untuk bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia. Sebagai contoh adalah Indonesia mengenakan bea masuk atas produk impor sehingga produk impor lebih mahal dari produk lokal, yang pada gilirannya produk lokal masih menjadi primadona. 

Sebagai alat untuk mencapat tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Oleh karena pentingnya peranan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara maka Pemerintah mengenakan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (kurungan) kepada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah tentu, perusahaan tidak ingin dikenakan sanksi oleh Pemerintah sehingga mereka harus menjalankan operasional perusahaannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Akan tetapi, terdapat banyak perusahaan yang masih kurang mengerti dalam menyampaikan data dan melaporkan kegiatan perusahaan mereka dalam surat pemberitahuan (SPT), yang mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Tidak sedikit perusahaan mengalami masalah perpajakan yang besar, yaitu sampai ke tingkat pidana perpajakan akibat tidak melaporkan kegiatan usahanya ataupun melaporkan kegiatan usahanya tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang besenarnya sekalipun dari Kantor Pelayanan Pajak telah memberitahukan humbauan ataupun teguran untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau mengukuhkan perusahaan atau dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak; pemberian surat himbauan atau teguran kepada perusahaan untuk memasukkan SPT (surat pemberitahuan) ataupun pemberian surat himbauan kepada perusahaan untuk melakukan pembetulan SPT (surat pemberitahuan). Salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan adalah meminta nasihat dan masukan dari konsultan pajak (tax consultant) atau mengikuti pelatihan pajak terbaru untuk meng upgrade pengetahuan para divisi perpajakan atau karyawan pajaknya. 

Penunjukan seorang konsultan pajak bagi perusahaan adalah untuk mengurangi risiko perusahaan terhadap sanksi perpajakan. Banyak perusahaan di Indonesia yang telah memiliki departemen perpajakan yang dikepalai oleh seorang staf yang ahli dan berpengalaman dalam perpajakan, tetap saja menunjuk seorang konsultan pajak untuk membantu perusahaannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

pelatihan pajak